Hari Ini Pemerintah Mulai Program Vaksinasi Covid

Karena, ia yakin banyak yang akan membeli vaksin mandiri agar bisa segera divaksin. “Buktikan komitmen Pemerintah menyediakan vaksin free of charge untuk rakyat. Tentu saja vaksin yang aman dan terkendali,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera. Kalau untuk tahap awal vaksinasi, Saleh Daulay setuju menggunakan vaksin Covid-19 yang dibeli dari luar negeri karena untuk mempercepat proses vaksinasi.

Vaksin dari pemerintah

Sebagaimana disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin, program vaksinasi adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk dapat menyelesaikan program ini. Untuk itu, ia berharap dukungan serta partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia. Lalu, periode Maret atau April hingga Desember 2021, ditargetkan sixty three,9 juta masyarakat di wilayah kategori risiko tinggi dan seventy seven,four juta orang lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Dipaparkannya, vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang spesifik atas suatu penyakit.

Untuk mendukung program vaksinasi tersebut, pemerintah juga terus mengupayakan untuk mendatangkan vaksin baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Pemerintah telah mendatangkan three,8 juta vaksin AstraZeneca dan direncanakan akan datang lagi sebanyak 1,8 juta vaksin AstraZeneca sehingga totalnya ada 5,6 juta vaksin yang diperoleh dari skema multilateral tersebut. Untuk itu sosialisasi ini bertujuan guna menyampaikan informasi-informasi terkait persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kaimana sesuai dengan data dan fakta, agar tidak terjadi salah persepsi di tengah-tengah masyarakat. Ditegaskan juga sebagai pemahaman masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat, vaksin merupakan upaya pencegahan Covid-19. Jadi tetap harus berpedoman utama protokol kesehatan, tetap dengan konsep 3M demi keselamatan bersama terutama kita yang ada di Kabupaten Kaimana.

Kelompok ini menyasar 2,3 juta orang dan membutuhkan vaksin dua kali lipat dari jumlah orang, yakni four,6 juta dosis. Kelompok ini menyasar 4,three juta orang dan membutuhkan vaksin dua kali lipat dari jumlah orang, atau eight,7 juta dosis vaksin. Menurut information dari situs pemerintah covid19.go.id, hingga hari ini setidaknya sudah ada 12,832,886 orang yang mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19. Selain itu, Bio Farma juga akan memproduksi sekitar 18 juta vaksin Sinovac pada bulan Mei ini. Dengan tambahan vaksin tersebut, Menkes mengimbau masyarakat untuk segera mengikuti program vaksinasi agar terlindungi dari Covid-19 berikut varian barunya.

Hal tersebut, kata dia, tertuang dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur kerja sama PT. Bio Farma dengan pihak ketiga dalam pendistribusian vaksin COVID-19 untuk vaksinasi Gotong Royong. “Untuk memastikan prosedur tetap pelaksanaan haji di masa pandemi apabila sudah diperoleh kepastian,” ujar dia. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rizal mengatakan masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan. Menurut dia, masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan.

Dia juga megingatkan agar masyarakat tetap mematuhi dan displin menjalankan protokol kesehatan meski program vaksinasi sudah berlangsung, untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Bagi kelompok prioritas yang mendapatkan vaksinasi free of charge ini, perlu memperhatikan cara mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai dengan Juknis, yaitu melakukan registrasi. Masyarakat yang berusia tahun sebesar 57 orang dengan kebutuhan vaksin sekitar a hundred and fifteen juta dosis. Aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta anggota legislatif sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan four,6 juta dosis.

Dia juga menyuarakan solidaritas dan komitmen politik semua pemimpin negara dalam memastikan pembagian vaksin yang merata. Dalam upaya pencegahan, pemerintah juga telah memperketat pintu-pintu masuk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization terhadap vaksin Sinopharm. Dalam pertemuan, Menkes juga mengajak Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac untuk melakukan kerjasama transfer teknologi dengan Bio Farma dan kerjasama riset termsuk uji klinis dengan lembaga penelitian medis yang ada di Indonesia. Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 29 produsen vaksin / 22 negara di dunia yang telah memperoleh Prakualifikasi Badan Kesehatan Dunia sehingga dipercaya dapat memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari one hundred fifty negara.

Penerima vaksinasi Covid-19 bisa langsung mengirimkan pesan ke nomor WA itu dengan mengetik kata kunci ‘vaksin’. Setelah itu akan ada konfirmasi bahwa penerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Selanjutnya, tenaga kesehatan penerima vaksinasi diminta mengirimkan enam angka terakhir nomor induk kependudukan untuk mendaftar dan tenaga kesehatan akan menerima konfirmasi lokasi vaksinasi.

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku mengimbau perusahaan di daerah tersebut untuk mendaftarkan karyawannya mengikuti program vaksinasi mandiri atau vaksinasi Gotong Royong tahap III. Masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan. Untuk itu, pemerintah diminta memperhatikan dan mengatur harga vaksin yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat.

Meski demikian, hingga saat ini, efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19 masih diteliti dalam tahap uji klinis oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang akan disediakan layak digunakan untuk mencegah COVID-19. Setelah nakes, pemberian vaksin dilanjut dengan pekerja sektor publik, baru setelah itu masyarakat umum. Program vaksinasi pemerintah tetap berjalan, jadi tidak akan mengubah jadwal maupun sasaran yang telah ditetapkan,” ucapnya. Selain itu PT Bio Farma juga bertanggung jawab tethadap proses pendistribusian vaksin COVID-19 Goting Royong ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta dan BUMN yang bekerjasama dengan badan hukum/badan usaha.