Pengusaha Minta Harga Vaksin Mandiri Di Bawah Rp1 Juta

Makanya kami mau secepatnya, tapi kami harapkan paling lambat Mei ini benar-benar bisa berjalan,” kata Shinta. Bambang mengatakan, perusahaannya sudah memulai pembicaraan dengan Sinopharm, perusahaan vaksin dari Beijing, Cina. Bagi masyarakat yang termasuk golongan di atas, bisa melakukan pengecekan knowledge atau registrasi ulang hingga jadwal vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.id.

JAKARTA — Pemerintah masih mematangkan aturan teknis mengenai pelaksanaan vaksinasi dengan skema gotong royong. Peraturan Menteri Kesehatan ini nantinya juga akan menentukan harga dari vaksin yang harus dibayar oleh korporasi. Jika satu dosis seharga Rp 500 ribu, maka yang diperlukan untuk dua dosis sebesar Rp 1 juta. “Mudah-mudahan nanti bisa kita finalkan sebelum pelaksanaan, harga akan diserahkan ke Kemenkes untuk ditetapkan,” ujar Bambang. Anggota Komisi IX DPR Kurniasi Mufidayati keberatan dengan pengelompokan masyarakat dalam skema vaksinasi mandiri yang dibuat pemerintah.

Vaksin untuk program tersebut akan didatangkan dari beberapa produsen di seluruh dunia, kecuali Sinovac. Rosan menyatakan pihaknya sudah membuat survei ke pelaku usaha yang berminat memberikan vaksin Covid-19 kepada pekerjanya. Pengusaha berharap harga harga vaksin yang harus mereka bayarkan tak lebih dari Rp1 juta. VIVA– Presiden Jokowi memerintahkan jajaran di bawahnya segera menyiapkan biaya vaksin mandiri COVID-19. Untuk menghindari penyimpangan dalam pengadaan vaksin gotong royong, pemerintah telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi . Dari konsultasi itu, kata Siti, pengadaan vaksin impor akan dilakukan satu pintu yakni melalui Bio Farma.

Harga vaksin mandiri

Adapun, terkait dengan jumlah penerima vaksin lewat program tersebut berkisar juta orang dengan whole vaksin yang akan diimpor sekitar 60 juta dosis. Vaksin ini nantinya akan digunakan untuk program vaksinasi ‘mandiri’ gotong royong. Sebelumnya, Juru bicara untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi membuka peluang untuk mengatur batas maksimal harga vaksin corona. Beberapa rumah sakit diketahui sudah mulai membuka pendaftaran vaksinasi covid-19 berbayar. Jokowi mengatakan, pengadaan vaksin juga harus memperhatikan hitung-hitungan secara cermat.

Suara.com – Kementerian Kesehatan menegaskan penerima vaksin mandiri atau vaksin gotong royong tidak akan dibebani biaya alias gratis, pembayaran wajib ditanggung oleh perusahaan. KOMPAS.com – Di media sosial Facebook, beredar informasi dengan klaim daftar harga pelayanan vaksin mandiri Covid-19 di Rumah Sakit Pelni. Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Investasi Indonesia , Rosan Roeslani menyebut vaksin Sinopharm untuk program vaksinasi gotong-royong atau vaksinasi mandiri rencananya disuntikkan mulai 9 Mei. Menurutnya, jika kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang diajukan maka pemerintah akan menetapkan besaran harga batas atas dan bawah vaksin mandiri atau gotong royong tersebut.

“Untuk 6.644 perusahaan ini sudah kami laporkan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan ditaksir kebutuhan vaksinnya sebanyak 7,5 juta dosis,” ujarnya Sabtu (27/2). Namun Shinta menyebutkan pihaknya sudah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan PT Biofarma selaku induk perusahaan BUMN holding farmasi yang akan mengimpor vaksin terkait sistem distribusi dan juga harga jual vaksin. Jumlah tersebut untuk pembiayaan dua dosis vaksin dan juga seperangkat alat kesehatan sekali pakai yang digunakan dalam proses penyuntikan. “Prioritas berbasis zonasi. Juga berbasis kepada perusahaan yang sudah daftarkan diri ke Kadin. Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya,” ujar Airlangga di kantor presiden, Senin three Mei 2021. “Makanya perusahaan merasa progam vaksinasi untuk karyawannya menjadi sangat penting.

Tarif vaksin gotong royong yang dijalankan badan usaha akan ditetapkan Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Liputan6.com, Jakarta – Aturan tarif dan pelayanan vaksin gotong royong tercantum dalam peraturan terbaru yang diteken Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pasalnya, ungkap dia, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan keuangan perusahaan untuk berpartisipasi dalam program perluasan vaksinasi.

Akan tetapi, informasi tersebut telah dicabut karena terjadi kesalahpahaman dan RS Pelni tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan vaksin. Melalui keterangan resminya, PT Pertamin Bina Medika selaku holding yang menaungi RS Pelni menyatakan, daftar harga pelayanan vaksin Covid-19 itu benar dikeluarkan RS Pelni. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi goal pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Sekedar informasi, saat ini pemerintah tengah merampungkan kebijakan program vaksinasi mandiri. Kemungkinan akan diselesaikan oleh Pemerintah pada pekan ketiga Februari 2021. Namun, Rosan tidak bisa memastikan kapan regulasi terkait impor vaksin Covid-19 oleh swasta bisa selesai.

“Sehingga pemerintah belum bisa menentukan harga batas atas dan bawah dari vaksin tersebut,” katanya. Berdasarkan keterangan tertulis dari PT Pertamina Bina Medika IHC, selaku holding yang menaungi RS Pelni, informasi mengenai layanan vaksin COVID-19 RS Pelni tersebut sempat dikeluarkan oleh RS Pelni pada 2 Februari 2021. Iwan menambahkan, untuk penggunaan vaksin sendiri masih menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperkirakan akan rampung pada Januari nanti. Terpisah, Head of Corporate Communication Bio Farma Iwan Setiawan mengatakan, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac tengah diuji coba. Menurutnya, pada awal Januari nanti, laporan pengujian klinis dari Fakultas Kedokteran Unpad akan diberikan ke BPOM untuk dilakukan analisa dan evaluasi.