Vaksin Mandiri, Vaksinasi Covid

Pada jalur mandiri ini, Kementerian BUMN bahkan sudah menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Bio Farma untuk menggarap infrastruktur teknologi vaksin mandiri ini, mulai produksi, pengiriman hingga penyuntikan ke end person. Disebutkan pula, penerima suntikan vaksin gotong tidak dipungut biaya atau free of charge, sesuai bunyi Pasal three ayat . Primaya Hospital siap menjadi vaksinator atau pelaksana vaksin untuk menjalankan program vaksin gotong royong. “Kami, diberikan tanggung jawab untuk membantu 20 juta vaksin dari total yang pemerintah berikan yaitu a hundred seventy five juta vaksin,” kata dia. Kadin bekerja sama dengan Biofarma dan ratusan rumah sakit swasta di penjuru Indonesia untuk menyukseskan program itu.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Vaksin COVID-19 harus diberikan dalam 2 dosis agar bisa menghasilkan reaksi imunitas yang optimal terhadap virus Corona. Jadwal pemberian vaksin COVID-19 kedua adalah 2 minggu setelah pemberian vaksin COVID-19 dosis pertama. Mengonsumsi obat-obat tertentu, seperti ibuprofen dan paracetamol, sebelum vaksinasi diduga dapat mengurangi kerja vaksin dan menurunkan respons sistem imun tubuh terhadap vaksin. Dokter akan menilai perlu tidaknya penggunaan suatu obat dihentikan sebelum pemberian vaksin. Bagi yang memiliki penyakit kronis, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau infeksi HIV, Anda tetap disarankan untuk menjalani pengobatan dari dokter sebelum mendapatkan vaksin COVID-19.

Untuk pelaksanaannya, Vaksinasi Mandiri dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum atau badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta. Apabila suatu badan hukum atau badan usaha memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka Vaksinasi Mandiri dapat dilakukan di sana. Tetapi, tetap harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten atau kota tempatnya berada. Karyawan, keluarga dan individu lain dalam keluarga penerima Vaksinasi Mandiri tidak dipungut bayaran. Setiap badan hukum atau badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan, keluarga dan individu lain dalam keluarganya. Laporan tersebut meliputi jumlah individu, nama, alamat, serta Nomor Induk Kependudukan.

Bagaimana cara mendapatkan vaksin mandiri

Vaksin akan dilakukan ketika kami sudah mendapatkan stok vaksin dari pemerintah. Untuk hal tersebut, kami akan menghubungi perusahaan apabila kami sudah mendapatkan stok vaksin tersebut. Tidak termasuk dalam daftar orang yang belum layak divaksin Covid-19 (dapat dilihat di web site resmi KEMENKES RI. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan pre-vaksinasi bagi yang memiliki penyakit komorbid/penyerta. Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi dari Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan masih melakukan pendampingan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung harga vaksin Gotong Royong. “Kami tunggu hasil pendampingan dengan BPKP,” katanya, dikutip dari tempo.co, Senin (3/5). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan vaksin gotong royong akan diprioritaskan berdasarkan zonasi risiko penularan Covid-19.

Vaksinasi sendiri akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan zona letak perusahaan dan jenis sektornya. Program ini bukanlah program vaksinasi pemerintah sehingga vaksin yang digunakan harus berbeda dengan vaksin milik pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan mengacu pada daftar perusahaan yang sudah mengajukan diri melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selain itu, vaksinasi gotong royong juga tetap mempertimbangkan zonasi risiko penularan Covid-19 per daerah.

Bisnis.com, JAKARTA –Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan kembali membuka pendaftaran keikutsertaan perusahaan swasta dalam program vaksinasi gotong royong yang akhirnya mendapat lampu hijau dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, terbagi menjadi dua, yaitu 32 juta warga Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara gratis. Warga tersebut termasuk golongan tenaga kesehatan, pelayanan public, PBI dan kelompok masyarakat yang rentan terkena virus penyakit lainnya.